Agus menegaskan masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang panjang dan diwarnai dengan tindak kekerasan dan kediktatoran, bukanlah suatu bentuk kegagalan Pancasila, melainkan satu tahap yang harus dilalui dalam proses pembentukan negara-bangsa modern. Menurut mantan ketua harian Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, proses politik yang kini tengah berkembang di Indonesia, lebih banyak “salah kaprah” diwarnai demokrasi prosedural yang korup dan tanpa arah, sehingga dinilai melemahkan institusi negara dihadapan rakyat yang belum matang secara ideologis dan ekonomis.[]

(Ceramah pada acara Dialog Nasional Bersama BEM UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 23 September 2008)

Oleh : KH. Agus Miftach

Semua pihak harus menyadari bahwa satu negara modern tidak mungkin dibentuk oleh budaya tunggal, melainkan senatiasa multikultur. Oleh karena itu sikap konformitas dogmatis dalam masyarakat agama hanya bersifat kedalam dan tidak mungkin diberlakukan keluar, karena akan menghadapi sikap serupa dari kelompok agama lain. Inilah yang menjadi penyebab utama konflik keagamaan yang menjadi indicator masyarakat pra-modernis.

Oleh Mayjen Mar (Purn.) Aman Sudjanaperwira

Apabila kita beranjak dari topik dialog tentang sikap negara terhadap konflik keagamaan, maka sikap negara yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara maupun sebagai pendangan hidup bangsa yang terwujud pada pasal-pasal UUD 1945, tentunya menjadi dasar dan moral yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga semua yang berhubungan dengan kehidupan bernegara haruslah berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.[]

“Dalam menghadapi kasus konflik bernuansa keagamaan, sikap negara harus jelas, berpegang teguh kepada ideologi, konstitusi dan hukum negara,” kata Agus yang juga ketua Umum Aliansi Suara Rakyat (ASR) dan Jamaah Wahdatul Ummah, dalam acara Dialog Kebangsaan VII di Jakarta, Rabu malam.

Indonesia adalah bagian dari proses modernisme dunia, terbukti dengan pilihan state-system yang kita bentuk, bukan negara agama atau bentuk primordial lainnya, melainkan negara modern dengan ideologi modern yang terbuka Pancasila yang mampu mengatasi dan mensinergikan pluralitas-sosial menjadi satu nation yang utuh dan bersatu, unity in diversity.

SUSUNAN ACARA DIALOG KEBANGSAAN VII

“Sikap Negara Terhadap Konflik Keagamaan”

Sonokeling, Manggala Wanabakti Senayan, Jakarta, 17 September 2008

Sumpah Kebangsaan X (Insert Puasa)

(Materi Pengajian Hari Jumat Malam, Tanggal 12 September 2008)

Oleh K.H. Agus Miftach


Semua orang dalam NIT itu menginginkan kemerdekaan sepenuhnya pada akhirnya, hanya mereka menempuh melalui proses diplomasi dengan tahapan-tahapan politik yang harus dilalui. Van Mook mungkin saja punya agenda sendiri, tetapi bertapapun agenda Van Mook jauh lebih maju dari Den Haag. Van Mook ingin mengganti kolonialisme dengan federalisme Indonesia yang masih terikat secara longgar dengan Belanda melalui Uni Indonesia-Belanda. Van Mook menginginkan suatu bentuk Indonesia sebagai negara yang dipimpin oleh orang-orang Belanda, Indo-Belanda dan orang-orang Indonesia dalam suatu pemerintahan persatuan nasional, yang pada tahap akhirnya akan merupakan negara merdeka yang berdaulat sebagaimana tuntutan Sjahrir.

Sumpah Kebangsaan IX

(Materi Pengajian Hari Jumat Malam, Tanggal 5 September 2008)

Oleh K.H. Agus Miftach

…Inilah kesempatan Van Mook merefleksikan pemikirannya yang gagal diwujudkan di Hoge Veluwe April 1946. Dalam hal ini pandangan-pandangan Van Mook berbeda dengan pemerintah-nya di Den Haag yang masih menginginkan kembalinya kekuasaan colonial Hindia Belanda.

Pada tgl. 24 Juli 1946 Van Mook menyampaikan pidato emosional dalam rangka menutup Konferensi Malino: “Kita semua, selama konferensi Malino ini meletakkan dasar di atas mana bangunan Indonesia baru dan merdeka, akan diwujudkan.”

Konferensi Malino juga menyetujui resolusi, sbb.: 1. Menerima lagu kebangsaan Indonesia Raya; 2. Menerima tatanan federasi untuk seluruh Indonesia yang disebut Negara Indonesia Serikat; 3. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara-negara bagian Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur; 4. Melaksanakan konferensi kedua untuk mewujudkan system federal di Indonesia Timur; 5. Kerjasama dengan Belanda, dengan masa peralihan 5 hingga 10 th, dan selama itu Belanda tetap berdaulat atas Indonesia; 6. Hubungan dengan RI; kerjasama dengan pemerintah Sjahrir untuk mewujudkan kemerdekaan dengan tatanan federal, setelah masa peralihan tersebut diatas…[]